Prabowo: Kekayaan Indonesia Masih Banyak yang Bocor dan Tak Sampai ke Rakyat
1. Pernyataan Resmi dalam Acara Hardiknas
Pada 2 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN 5 Cimahpar, Bogor, menyatakan:
“Terus terang saja, kekayaan bangsa Indonesia masih terlalu banyak yang bocor dan tidak sampai ke rakyat."
Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan meminta pejabat daerah lebih fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Konfirmasi dengan Janji Tegakkan Hukum
Sebelumnya, dalam pidato di acara HUT ke-60 Partai Golkar pada Desember 2024, Prabowo juga menyoroti:
-
Kebocoran kekayaan negara lewat aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan manipulasi data.
-
Komitmen untuk menegakkan hukum tanpa toleransi terhadap pelanggaran.
3. Konteks Historis: Angka Kebocoran Sangat Signifikan
Beberapa pernyataannya sebelumnya memberi gambaran besaran realitas masalah ini:
-
2019: Klaim kebocoran hingga Rp 1.000 triliun per tahun.
-
Pernyataan bahwa 2/3 anggaran negara “bocor”, hanya sepertiga yang dinikmati rakyat.
4. Faktor Penyebab Kebocoran
Menurut Prabowo, kebocoran terjadi karena:
-
Praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan anggaran.
-
Pemanfaatan sumber daya alam tanpa distribusi yang adil.
-
Hilangnya aset negara melalui penyelundupan, judi online, dan manipulasi administrasi.
5. Upaya dan Strategi Penanganan
Untuk menutup kebocoran ia mendorong:
-
Penegakan hukum tegas terhadap para pelaku korupsi.
-
Efisiensi dan transparansi anggaran, lewat efektivitas penggunaan teknologi (drone, satelit) untuk pengawasan aset negara.
-
Peningkatan pengawasan oleh publik, termasuk peran generasi muda via teknologi digital.
6. Dampak pada Rakyat dan Pemerintah Daerah
-
Prabowo meminta pemerintah daerah “bekerja dengan baik, utamakan kesejahteraan sekolah dan fasilitas umum.”
-
Pemerintah diharapkan melipatgandakan fokus pada efisiensi dan alokasi anggaran untuk rakyat, bukan untuk kebocoran.
Kesimpulan
-
Kekayaan Indonesia sangat besar, tapi sebagian besar “bocor” melalui jalur korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
-
Prabowo menuntut penegakan hukum yang tegas, efisiensi anggaran, dan pemberian kontrol ke masyarakat.
-
Strategi diharapkan mencakup teknologi pengawasan, transparansi publik, dan kampanye antikorupsi tingkat atas.
